Bentuk Pemerintahan dan Konstitusi Jepang

Jepang memiliki bentuk sistem pemerintahan parlementer seperti halnya yang digunakan di Inggris dan Kanada. Konstitusi Jepang yang berdasar pada 3 prinsip yaitu kedaulatan rakyat, menghormati hak asasi manusia, dan penolakan perang mulai diberlakukan sejak tahun 1947. Konstitusi ini berpusat pada 3 cabang pemerintahan yaitu legislatif (Diet), eksekutif (kabinet), dan yudikatif (pengadilan). Diet (parlementer), merupakan organisasi tertinggi negara dan merupakan satu-satunya organisasi pembuatan hukum negara. Diet terdiri dari 480 kursi DPR (majelis rendah) dan 242 kursi Majelis (majelis tinggi). Semua warga negara Jepang mendapat hak pilih dalam pemilihan umum setelah mencapai usia 20 tahun.
Anggota parlemen memilih sendiri perdana menteri di antara kalangan mereka, yang kemudian menjalankan pemerintahan. Selanjutnya, Perdana menteri dan kabinet menteri negara menjalankan kekuasaan eksekutif serta bertanggungjawab kepada parlemen.
Kekuasaan Yudikatif (kehakiman) dimiliki oleh Mahkamah Agung serta pengadilan yang tingkatannya lebih rendah seperti pengadilan tinggi, pengadilan distrik, dan pengadilan sumir. Mahkamah Agung beranggotakan 14 orang hakim yang diketuai oleh Ketua Mahkamah Agung yang kesemuanya ditunjuk oleh kabinet. Mayoritas kasus hukum ditangani oleh pengadilan distrik, namun untuk masalah seperti pelanggaran lalu lintas lebih diserahkan pada pengadilan sumir. Sedangkan untuk pengadilan distrik, sistem kehakiman awam ini mulai diperkenalkan sejak Mei 2009. Di bawah sistem pengadilan distrik ini, 6 warga dewasa dipilih secara acak untuk bertindak sebagai hakim awam dalam kasus peradilan pidana di pengadilan distrik.

Kaisar 
Kaisar merupakan simbol dari Negara Jepang dan kesatuan bangsa. Kaisar Jepang sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk membuat suatu undang-undang atau peraturan. Hal ini sangat berbeda dengan posisi Kaisar ketika sebelum revolusi konstitusi Jepang. Kaisar jepang melakukan tindakan-tindakan dalam urusan negara dengan disertai saran dan persetujuan dari Kabinet. Beberapa hal-hal yang menjadi tugas kaisar antara lain terkait dengan :
• Pemberlakukannya amandemen Konstitusi
• Pemberlakuan hukum
• Menjalankan perintah kabinet dan perjanjian
• Memimpin rapat Diet
• Pembubaran DPR
• Proklamasi pemilihan umum anggota Diet
• Pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Menteri Negara dan pejabat lainnya
• Pemberian penghargaan
• Pengesahan instrumen ratifikasi dan dokumen diplomatik lainnya
• Menerima duta besar asing dan Menteri luar negeri dalam fungsi seremonial

Diet 
Diet Nasional Jepang terdiri dari DPR dan Majelis Tinggi, yang merupakan lembaga tertinggi kekuasaan negara dan satu-satunya lembaga pembuatan hukum Negara. DPR terdiri dari 480 anggota, yang 300 di antaranya dipilih dari konstituen satu kursi dan 180 sisanya dipilih oleh sistem perwakilan proporsional yang terbagi menjadi 11 blok pemilihan. Masa jabatan anggota Diet adalah maksimal 4 tahun, namun ikut diberhentikan sebelum jangka penuh ketika DPR dibubarkan.
Sedangkan untuk keanggotaan Majelis Tinggi adalah sebanyak 242 anggota, 96 orang diantaranya dipilih oleh sistem perwakilan proporsional dari daerah pemilihan tunggal nasional dan 146 sisanya dipilih dari 47 konstituen prefektur. Masa jabatannya adalah selama 6 tahun, dan setengah dari anggotanya dipilih setiap 3 tahun.

Kabinet 
Kekuasaan eksekutif tertinggi Jepang dipegang oleh kabinet, yang terdiri dari Perdana Menteri dan Mentri Negara yang jumlahnya tidak lebih dari 17 orang . Kabinet ini bertanggung jawab secara kolektif terhadap Diet. Kabinet diwajibkan mengundurkan diri dan mengosongkan jabatan secara massal ketika jabatan Perdana Menteri kosong, atau terjadi resolusi ketidakpercayaan sehingga cabinet harus dibubarkan dalam waktu 10 hari.
Perdana Menteri ditunjuk dari kalangan anggota Diet dengan resolusi dan disetujui oleh Kaisar secara sipil. Selanjutnya, Perdana Menteri menunjuk Menteri Negara dan bersama-sama menyampaikan pertanggungjawaban kepada Diet terkait dengan urusan dalam negeri, hubungan luar negeri, dan pengawasan atas berbagai cabang administrasi. Kabinet memiliki Kantor Kabinet dan 11 cabang Kementerian yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pembentukan yang disebutkan dalam UU Nasional Organisasi Pemerintah, Sekretariat Kabinet, Kabinet Biro Perundang-undangan, Kepegawaian Otoritas Nasional, Dewan Keamanan Jepang, dan lembaga kabinet lainnya.
Share on Google Plus

0 tanggapan: