Isi Konstitusi Negara Jepang

Undang-undang atau Konstitusi Jepang mulai berlaku pada tahun 1947. Konstitusi ini mengacu pada 3 hal mendasar, yaitu kedaulatan rakyat, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, dan penolakan terhadap segala bentuk perang.
Konstitusi di Jepang menegaskan bahwa Kaisar hanyalah sebagai simbol kekuasaan. Teks konstitusi juga menegaskan tentang hak asasi manusia, seperti pada pasal 97 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dijamin oleh Konstitusi kepada orang-orang Jepang adalah sebagai buah dari perjuangan manusia untuk bebas di jaman dahulu. Konstitusi juga menetapkan 3 badan pemerintah yang terbagi menjadi badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Badan Legislatif terbentuk dari parlemen nasional Jepang, merupakan badan kekuasaan negara tertinggi dan sebagai satu-satunya badan negara pembuat undang-undang.

Konstitusi Jepang sendiri sebenarnya mulai disahkan pada 3 November 1946, namun penerapannya baru diberlakukan pada 3 Mei 1947. Isi dari Konstitusi tersebut kurang lebih adalah sebagai berikut :

“Kami orang Jepang, yang bertindak melalui wakil-wakil kami yang terpilih di Parlemen Nasional, menetapkan bahwa kita akan aman untuk diri kita sendiri dan keturunan kita sebagai buah kerjasama yang damai dengan semua bangsa dan berkat kebebasan di seluruh negeri ini memutuskan bahwa kita tidak boleh merasakan kengerian akibat perang lagi melalui tindakan pemerintah.
Pemerintah adalah simbol kepercayaan suci dari orang-orang, yaitu otoritas yang berasal dari rakyat, bentuk kekuasaan yang dilakukan oleh wakil rakyat, dan membawa manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Hal ini merupakan prinsip universal umat manusia yang berada di atas Konstitusi ini. Kami (masyarakat Jepang)menolak dan mencabut semua bentuk konstitusi, hukum, tata cara, dan rescripts dalam konflik yang berlaku sebelumnya melalui penyataan ini.

Kami orang Jepang, menginginkan perdamaian untuk semua waktu dan sangat sadar akan cita-cita tinggi mengendalikan hubungan manusia, serta kita harus bertekad untuk menjaga keamanan dan eksistensi, yakin pada keadilan dan iman bangsa-bangsa yang mencintai perdamaian dunia. Kami berkeinginan untuk menempati tempat terhormat dalam masyarakat internasional serta berjuang untuk pelestarian perdamaian, serta pemusnahan terhadap tirani, perbudakan, penindasan, dan intoleransi untuk semua masa di bumi. Kami menyadari bahwa semua orang di dunia memiliki hak yang sama untuk hidup dalam perdamaian, serta bebas dari rasa takut. Kami yakin bahwa tidak ada bangsa yang hanya bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, namun hukum moralitas politik bersifat universal, dan bahwa ketaatan pada hukum tersebut merupakan kewajiban atas semua bangsa yang akan mempertahankan kedaulatan mereka sendiri dan membenarkan hubungan kedaulatan mereka dengan bangsa lainnya.

Kami orang Jepang, menggadaikan kehormatan nasional untuk mencapai semua tujuan dan cita-cita luhur dengan semua sumber daya yang kami miliki.” 

Konstitusi Jepang memiliki 11 Bab dengan fokus pembahasan yang terklasifikasi dengan baik. Masing-masing bab dalam konstitusi tersebut membahas,
  • BAB I : tentang KEKAISARAN
  • BAB II : tentang PENOLAKAN PERANG
  • BAB III : tentang HAK DAN KEWAJIBAN RAKYAT
  • BAB IV : tentang PARLEMEN
  • BAB V : tentang KABINET
  • BAB VI : tentang PERATURAN YUDIKATIF
  • BAB VII : tentang KEUANGAN
  • BAB IX : tentang PERUBAHAN
  • BAB X : tentang SUPREMASI HUKUM, dan
  • BAB XI : tentang KETENTUAN TAMBAHAN
Share on Google Plus

0 tanggapan: